Search
06Jun2026

Berita Utama

Soal Besi Tua, Sony: “Jangan Klaim Hak Masyarakat sebagai Milik Organisasi”

Redaksi

Ketua Lemasko Timika Papua, Fredy Sony Atiamona

TIMIKA – Hak pengelolaan besi tua PT Freeport Indonesia (PTFI) harusnya tidak boleh diklaim oleh organisasi-organisasi tertentu seperti Lemasko dan Lemasa. Pasalnya hak sebenarnya ada pada masyarakat Suku Kamoro dan Amungme. Pernyataan ini disampaikan Ketua Lemasko Timika Papua, Fredy Sony Atiamona.

Menurut Fredy, yang harus dilakukan saat ini adalah bukan soal klaim mengklaim, melainkan bagaimana mempertanggung jawabkan penggunannya selama ini.

“Tidak boleh ada yang mengatasnamakan Lemasko yang mengelola besi tua. Tapi bagaimana pertanggung jawaban pengelolaan besi tua itu. Jangan mengklaim itu hak Lemasko, karena sebenarnya itu adalah hak masyarakat,” tegas Sony.

Menurut Sony, terkait adanya persoalan pengelolaan besi tua PTFI, saat ini harusnya Lemasko mempertanggung jawabkan dulu pengelolaan yang sudah dilakukan selama beberapa tahun terakhir ini.

“Jangan bela diri Lemasko klaim. Ini milik masyarakat, bukan milik Lemasko,” ujar Sony.

Sementara terkait aktifitas aparat keamanan di wilayah pengumpulan besi tua PTFI yang dipersoalkan oleh Gergorius Okoare sebagai ketua Lemasko, menurut Sony merupakan hal yang wajar.

“Mereka (aparat TNI Polri, red) hadir di sana justru untuk melihat persoalan ini. Mereka hanya ingin memastikan hak masyarakat tersampaikan,” beber Sony.

Kehadiran TNI Polri, lanjutnya, bukan untuk menakut-nakuti masyarakat. Justru untuk melindungi hak masyarakat. Mereka ingin memastikan bahwa persoalan hibah besi tua PTFI dapat bermanfaat langsung untuk masyarakat, bukan hanya dinikmati oleh segelintir orang di balik nama organisasi.

“Mereka (TNI Polri, red) hadir untuk melihat apa yang dikelola. Itu tujuan mereka. Ingin memastikan manfaatnya sampai ke masyarakat dari Barat sampai ke Timur,” tegasnya.

“Jadi jangan bawa nama lembaga untuk memperkaya diri. Tidak boleh pakai Lemasko untuk diri sendiri dan kelompok. Kalau mau pakai Lemasko harus juga dibarengi dengan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban). Dari situ baru bisa kelihatan apa yang didapat oleh masyarakat selama beberapa tahun ini,” tukasnya.

Salah satu contoh yang disampaikan Sony adalah mengenai kehadiran kantor Lemasko yang sampai saat ini tidak pernah ada dalam melayani masyarakat.(*)

BERITA TERKINI

TERPOPULER

× Popup Ads