Philipus Monaweyauw: Jangan Lupakan Pembangunan Masyarakat Adat
TIMIKA – Satu tahun Kepemimpinan Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong yang diperingati, Rabu 25 Maret 2026 di Gedung Emeneme Yauware, mendapat kritik dari salah satu tokoh adat Suku Kamoro. Ditemui di kediamannya di Timika Indah, Rabu (25/3/2026) sore, Philipus Monaweyauw, SE., MM. yang juga Ketua Dewan Pendiri Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA) Kamoro Mimika Wee mengaku sedih, sebab dalam acara tersebut tidak menyinggung soal masyarakat adat.
“Pembangunan Masyarakat Adat ini sepertinya dilupakan. Pemerintah lebih fokus pada urusan formil. Padahal Masyarakat Adat ini juga merupakan salah satu komponen yang ada di daerah ini. Kalau tidak disebut di acara itu berarti Masyarakat Adat tidak dianggap penting,” ucap Philipus.
Menurut Philipus, fokus pemerintah pada menghadirkan kesejahteraan masyarakat harusnya juga tidak melupakan adat. Sebab Masyarakat Adat adalah pemilik Negeri ini.
“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan itu program bagus. Itu program umum yang dilaksanakan oleh semua kepala daerah. Namun itu program untuk seluruh masyarakat yang tinggal di daerah ini. Pembangunan infrastruktur bagi masyarakat Kamoro dan Amungme akan lebih bagus lagi. Tapi kami sebagai masyarakat adat ingin agar adat juga bisa mendapat perhatian, karena daerah ini adalah daerah Otsus,” tegas Philipus.
Salah satu yang seharusnya dapat diselesaikan oleh kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Emanuel Kemong dalam satu tahun ini, lanjut Philipus, adalah dengan memberikan SK atas terbentuknya Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA) Kamoro Mimika Wee. Sebab kehadiran lembaga ini juga atas dasar perintah undang-undang, yakni Permendagri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta Perda Mimika Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
“Kami sudah melaksanakan Musdat pembentukan LMHA Kamoro Mimika Wee pada tanggal 3 dan 4 Desember 2025 lalu. Itu kami lakukan karena ada sosialisasi dari pemerintah pusat tentang Masyarakat Hukum Adat yang dilaksanakan pada 13 Maret 2025. Tapi sampai sekarang Bupati belum memberikan SK. Ini ada apa? Padahal semua syarat sudah kami penuhi,” tanyanya.
Lanjut Philipus, dengan kehadiran lembaga adat dapat menjadi mitra penting bagi pemerintah, khususnya yang menyangkut persoalan adat. Salah satu persoalan yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat adalah masalah tapal batas di Kapiraya.
“Ini salah satu contoh peran lembaga adat, bisa menjadi mitra pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di Kapiraya. Ini juga akan sejalan dengan program keamanan di daerah ini. Juga fungsi-fungsi lain, melalui lembaga adat ini juga bisa membantu pemerintah mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat Suku Kamoro,” tuturnya.
Karena itu ia meminta kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Mimika agar dalam waktu dekat ini dapat mengakui dan mengeluarkan SK LMHA Kamoro Mimika Wee.
“Kami minta Bupati segera keluarkan SK supaya kami sebagai lembaga adat bisa bekerja. Karena Musdat yang kami laksanakan itu sudah sah secara adat. Bupati, Wakil Bupati dan Sekda juga adalah anak adat. Jadi kami minta Bupati segera lantik. Jika tidak dilakukan kami akan cari jalan lain. Contoh di provinsi-provinsi lain di Papua sudah mendukung kehadiran Masyarakat Adat. Dan ini kami laksanakan karena ada perintah dari pemerintah pusat juga. Bahkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat ini juga adalah atensi dari PBB,” tuturnya.
“Kami sayang kami punya Negeri, kami punya tanah yang sudah dicaplok oleh orang lain. Kami tidak bisa bekerja karena tidak punya kekuatan. Maka segera pemerintah melalui Bupati mengeluarkan SK,” imbuh dia.
Dikutip dari fajarpapua.com, Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar peringatan satu tahun kepemimpinan Bupati Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal Idul Fitri 1447 Hijriah, Rabu 25 Maret 2026. Kegiatan itu mengusung tema “Transformasi Menuju Mimika Maju dan Inklusif.”
Dalam sambutannya, Bupati Mimika Johannes Rettob didampingi Wakil Bupati Emanuel Kemong mengakui satu tahun kepemimpinan mereka dihadapkan pada berbagai tantangan.
Namun, dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, pemerintah optimistis mampu mendorong perubahan yang signifikan.
“Target utama kami adalah menghadirkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan kualitas kesehatan, termasuk penanganan stunting dan TBC,” ujar Bupati Rettob.
Ia memaparkan sejumlah capaian penting, diantaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 76,85 menjadi 77,5. Pertumbuhan ekonomi juga mengalami lonjakan dari 4,80 persen pada 2024 menjadi 6,5 persen pada 2025.
Selain itu, inflasi berhasil ditekan dari 3,99 persen menjadi sekitar 2,3 persen. Sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Mimika terus mengalami peningkatan, dengan kontribusi terbesar masih berasal dari sektor pertambangan dan penggalian.
Di sektor pendidikan, pemerintah menambah satu unit PAUD yang dikelola PKK. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik juga terus didorong, termasuk penerapan sistem manajemen talenta di lingkungan Pemkab Mimika.
Berbagai program prioritas turut dijalankan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, menjaga keamanan dan kedamaian daerah, pembangunan infrastruktur jalan, hingga layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 10 ribu warga.
Tak hanya itu, program strategis nasional (PSN) melalui Asta Cita juga mulai diimplementasikan, salah satunya pemberian makanan bergizi gratis bagi 5.000 siswa di 43 satuan pendidikan. Atas berbagai upaya tersebut, Mimika juga berhasil meraih penghargaan sebagai Kabupaten Harmoni di Indonesia.
Sementara itu, Wakil Bupati Emanuel Kemong menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Mimika atas dukungan selama satu tahun kepemimpinan mereka.
“Kami menyadari masih banyak kekurangan. Karena itu, kami mohon dukungan, doa, dan kritik yang membangun agar ke depan kami bisa bekerja lebih baik,” ujarnya.
Wabup Kemong menegaskan, kepemimpinan mereka terbuka terhadap masukan dari masyarakat lintas agama dan seluruh elemen daerah. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan demi mewujudkan Mimika yang aman, damai, dan sejahtera.
“Kami tidak sempurna, yang sempurna hanya Tuhan. Mari kita berjalan bersama, berdiskusi, dan saling melengkapi untuk Mimika yang lebih baik,” tutupnya.(*)
