Fredy Kemaku: YPPK ini Banyak Menghasilkan Orang-orang Hebat
TIMIKA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika diminta untuk tidak melupakan peran dari sekolah-sekolah swasta yang ada di Kabupaten Mimika, khususnya sekolah misi di daerah-daerah pinggiran dan pesisir. Peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan diharapkan tidak hanya berfokus pada sekolah negeri.
Hal ini disampaikan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Frederikus Kemaku, SH., usai melakukan kunjungan dalam rangka monitoring di Kampung Fanamo dan Ohotya Distrik Mimika Timur Jauh, Jumat (10/4/2026).
“Perhatian pemerintah (sepertinya) hanya ke sekolah-sekolah Negeri, sedangkan sekolah swasta seperti YPPK dan YPK ini kasihan. Mereka kekurangan guru, fasilitas sekolah juga mengkhawatirkan, tidak sama dengan sekolah-sekolah Negeri,” ungkap Fredy.
Kekurangan guru atau tenaga pengajar di sekolah swasta menurut Fredy lantaran banyak guru dari sekolah swasta yang malah dipindahkan ke sekolah Negeri.
“Tenaga-tenaga guru yang mengajar di swasta ini pemerintah ambil lalu dimasukkan ke sekolah-sekolah negeri. Padahal kalau mau dibilang, banyak orang-orang berhasil dan hebat-hebat di Papua ini jebolan dari sekolah swasta seperti YPPK ini,” tutur Fredy.
“Sekolah negeri kan baru-baru ini saja muncul. Sedangkan sekolah misi YPPK ini sudah ada dari jaman Belanda. Kok sekarang seperti dianaktirikan. Tidak boleh begitu. Jadi pemerintah harus sama rata. Karena semua kan mendidik, mencerdaskan anak bangsa. Ketika berhasil mereka (anak didik, red) akan membangun tanahnya sendiri. Tidak boleh ada diskriminasi,” imbuh dia.
Karena itu, ia berpesan kepada Kepala Dinas Pendidikan Mimika yang baru untuk melihat dan memperhatikan persoalan ini dengan cermat. Sehingga mutu pendidikan di Kabupaten Mimika dapat meningkat, sesuai dengan arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Mimika.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun yang dikonfirmasi media ini, Sabtu (11/4/2026) mengatakan, apa yang ditemukan dalam Kunker DPRK Mimika tersebut sudah sesuai dengan kondisi riil pendidikan saat ini di Kabupaten Mimika khususnya wilayah pesisir dan pegunungan.
“Intinya kami dari Pemda Mimika dalam hal ini Dinas Pendidikan, kami harus mengakui kondisi itu. Itu memang kondisi riil. Namun tentunya kami sudah punya konsep untuk membangun pendidikan di Mimika kedepan. Kalau diikuti secara baik tanggal 19 Desember 2025 pak Bupati dan Wakil Bupati sudah launching dokumen perencanaan atau telah memiliki konsep atau grand design pembangunan Pendidikan di Kabupaten Mimika,” beber Anton, sapaannya.
Menurut Anton, konsep ini sebelum di-Perdakan terlebih dulu akan disosialisakan kepada seluruh stakeholder yang ada di Mimika.
“Kita akan sosialisasikan dulu kepada semua stake holder di Mimika, OPD-OPD, sekolah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, para kepala kampung, kepala distrik dan lainnya. Yang mana salah satu poin penting dalam grand design ini yakni pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tapi juga kepada manusianya,” terang Anton.
Lanjutnya, ada tiga poin penting dalam pembangunan Pendidikan di Kabupaten Mimika kedepannya. Yang pertama adalah Tata Kelola Dinas Pendidikan. Pembenahan atau penataan besar-besaran akan dilakukan, khususnya menyangkut sumber daya manusia yang ada di Dinas Pendidikan agar punya etos kerja, integritas, transparansi dan akuntabel, kemudian sekolah dan tenaga pendidik agar satu konsep menyangkut peningkatan SDM baik pendidik dan murid.
“Misalnya dalam urusan kesejahteraan guru-guru, itu harus dibenahi. Contoh, dalam hal urusan mereka punya kenaikan pangkat berkala, dinas harus turun lapangan bantu mereka. Sehingga mereka tidak meninggalkan sekolah dan tetap fokus mengajar,” ujar Anton.
Juga soal redistribusi tenaga pengajar menurut Anton harus dilakukan, untuk menghindari terjadinya penumpukan tenaga pendidik pada salah satu atau beberapa sekolah, sehingga dapat merata, baik di sekolah negeri, inpres dan sekolah swasta.
Demikian juga dengan anggaran. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) harus benar-benar menunjang proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) terutama sarana prasarana, peningkatan kualitas guru dan murid, serta transparan dan akuntabel dalam laporannya.
“Sehingga penggunaan dana ini nantinya dapat bermanfaat bagi guru dan murid,” tegasnya.
Kedua, pihaknya juga akan fokus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik. Membuat seminar, lokakarya, pelatihan-pelatihan bagi tenaga pendidik. Selain itu yang menjadi perhatian adalah peningkatan kualitas terkait Muatan Lokal (Mulok) dan Nasional yang masuk dalam grand design Pendidikan di Mimika.
“Di 2027 kami akan buat pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru terkait Mulok dan Nasional dan pembangunan fisik daerah pesisir dan pedalaman. Akan lebih banyak membantu ke sekolah-sekolah swasta, yang berkaitan dengan Perda tadi agar punya kekuatan atau dasar hukum, mulai dari PAUD sampai SMA/SMK, baru kita lepas ke sekolah-sekolah. Kita fokuskan daerah pesisir dan gunung harus lebih ke Mulok, sosial budaya, bagaimana memanfaatkan kearifan lokal, menggunakan alam sebagai alat peraga pendidikan,” beber Anton.
Selanjutnya yang ketiga, pihaknya akan melakukan sosialisasi bahwa Pendidikan bukan hanya menjadi tugas dari Dinas Pendidikan atau pemerintah semata. Tapi semua stake holder di Mimika.
“Misal kita akan koordinasi dengan Kadistrik terkait pendidikan. Mereka bisa berperan untuk mengawasi staf pengajar di wilayah masing-masing, khususnya di gunung dan pesisir. Begitu juga dengan tokoh-tokoh lainnya. Itu artinya kita semua punya tanggung jawab moral yang sama dalam meningkatkan SDM di tanah Papua,” tutup Anton.(*)
