TIMIKA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Jumat (10/4/2026) melakukan kunjungan ke dua kampung di Distrik Mimika Timur Jauh, yakni Kampung Fanamo dan Ohotya. Kunjungan dalam rangka monitoring pembangunan itu diikuti oleh 9 anggota Komisi I DPRK Mimika beserta staff.
Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, didampingi oleh wakil ketua komisi Daud Bunga, Sekretaris Anton Pali’ SH, anggota komisi Iwan Anwar, SH, Matius uwe Yanengga, Frederikus Kemaku, Anton Alom, Agustinus Murib dan Ester Rika Agustina Komber.
Anggota Komisi I DPRK Mimika, Frederikus Kemaku, SH., kepada media ini mengatakan, monitoring ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program atau proyek baik yang berasal dari pemerintah mau proyek dari DPRK yang sudah berjalan di dua kampung ini.
“Dapil enam itu teman-teman DPRK baik dari Parpol maupun dari pengangkatan Otsus sudah dua kali lakukan monitoring. Ini yang ketiga,” ujar Fredy, sapaannya.
“Dan monitoring ini kami ingin melihat langsung proyek mana yang sudah jalan dan mana yang belum. Yang dilihat bukan hanya proyek pemerintah tapi juga proyek dari DPRK (pokir),” imbuh dia.
Dari monitoring ini lanjut Fredy, dapat diketahui langsung proyek apa saja yang dilaksanakan tahun ini di dua kampung tersebut. Juga proyek yang sudah berjalan maupun yang belum, sehingga dapat diketahui kendala apa yang dialami untuk proyek-proyek yang belum berjalan.
“Tujuan monitoring ini untuk melihat proyek mana yang sudah jalan, mana yang belum. Yang belum jalan kira-kira kendalanya apa,” tutur Fredy.
Sementara melalui kegiatan monitoring itu, masyarakat cukup banyak mengeluhkan ke pihaknya terkait proyek-proyek yang diusulkan, namun belum direalisasikan baik oleh pemerintah maupun DPRK.
“Itu kekecewaan masyarakat. Mereka mengeluh bahwa proyek yang mereka usulkan belum dijawab. Jadi kami sampaikan bahwa baik pemerintah maupun DPRK bukan mengabaikan usulan-usulan itu. Melainkan melihat skala prioritas. Yang paling dibutuhkan tentu yang diutamakan. Dan kita harus melihat juga bahwa di Mimika ini sangat banyak kampung. Itu yang menjadi tantangan. Bahwa proyek-proyek ini harus dibagi-bagi juga ke kampung-kampung lain,” terang Fredy.
“Umpama dari sepuluh program bisa dijawab lima dulu. Itu dari DPRK, begitu juga pemerintah. Di Mimika ada 133 kampung. Ini tantangannya. Jadi dilihat skala prioritas,” imbuhnya.
Sementara terkait progres pembangunan di dua kampung ini lanjut Fredy, saat ini diketahui pemerintah sedang melakukan persiapan dokumen-dokumen.
“Jadi belum. Namun kami siap melakukan pengawasan sesuai tugas kami untuk memastikan seluruh program pembangunan yang telah disusun tahun ini dapat dijalankan semua,” tukasnya.
Kesempatan tersebut Fredy menambahkan bahwa untuk lebih meningkatkan peran dalam menjalankan tugas DPRK Mimika, dirinya memberi masukan kepada pemerintah agar dapat memfasilitasi dalam bentuk anggaran yang memadai.
“Masukan saja buat pemerintah. Kita ini DPRK dikasih uang oleh pemerintah itu nilainya terbatas. Untuk Pokir umpama lima juta tapi hanya dijawab tiga juta. Ini juga menjadi kendala,” ungkap Fredy.
Kemudian yang kedua, sebagai pemegang anggaran dirinya meminta kepada pemerintah untuk proaktif ke kampung-kampung melihat langsung program atau kegiatan yang dilaksanakan, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Pemerintah yang punya uang, jadi pemerintah harus proaktif ke kampung-kampung untuk cek. Kalau DPRK yang punya anggaran, kita bisa baku lihat,” tukasnya.(*)
